Pedoman HRD

1. 40 Tahun 2014: Perasuransian
2. 24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. 02 Tahun 2005: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
4. 40 Tahun 2004: Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau di sini
5. 39 Tahun 2004: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
6. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
8. 21 Tahun 2000: Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan Pemerintah

9. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
10. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan PP no. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
11. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
12. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP no.99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
13. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Lampiran
14. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
15. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3
16. 99 Tahun 2013 : Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
17. 84 Tahun 2013: Perubahan Sembilan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
18. 4 Tahun 2013 : Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
19. 3 Tahun 2013 : Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
20. 97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing