UU OMBUDSMAN RI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan
hukum yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara dan pemerintahan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih,
dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta
menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi
seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta
sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi
yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan
guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan
wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan
pemerintahan;

c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat agar terwujud
aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan
yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu
dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman
Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA.