UU Penghapusan KDRT (Nomor 23 Tahun 2004)

Merupakan sebuah dambaan mulia, kalau keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan harapan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kwalitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kwalitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Pengaturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.


Aplikasi Undang-undang Penghapusan KDRT ini merupakan aplikasi android untuk memudahkan kita dalam membaca undang-undang, dengan aplikasi ini Anda akan dipermudah karena sudah terdapat menu atau navigasi yang menunjukkan topik per topik dari isi yang ada dalam UU ini selain itu aplikasi ini berukuran kecil bisa di buka secara online ataupun offline.

Semoga bermanfaat...