UU PERKERETAAPIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang- Undang tentang Perkeretaapian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 23 OF 2007 ON RAILWAYS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

a. that transport plays an important role in supporting economic growth, regional development and unifying the territory of the Republic of Indonesia in order to realize the Archipelago, and strengthen national defense in order to achieve national goals based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. that the railway as a mode of transportation in the national transportation system that has the characteristics of mass transport and its own advantages, which can not be separated from other transport modes, should be developed and enhanced its potential role as a link region, both nationally and internationally, to support, encourage, and drive the national development in order to improve the welfare of the people;

c. that Act No. 13 of 1992 on Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 47, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3479) no longer adequate and legal developments in society, the times, as well as science and technology;

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c is necessary to establish the Law on Railways;

Given: Article 5 paragraph (1) and Article 20 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With the joint approval of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA INDONESIA and PRESIDENT

DECIDE:

Assign: LAW ON RAILWAYS.