UU Perlindungan Konsumen Terbaru

Aplikasi ini berisi Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta Permendag RI tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Sekretariat BPSK.
Dalam penyelenggaraan Perlindungan menurut UUPK ada beberapa hal yang krusial :
1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat... This application contains the Consumer Protection Act (BFL) 8 1999, Government Regulation No. 58 of 2001 on the Development and Supervision of Consumer Protection and Regulation of RI on Appointment and Termination of Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) and the Secretariat of BPSK.
In the implementation of protection according to BFL there are some crucial things:
1. Consumer Protection are all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers.
2. Consumers are everyone user of goods and / or services available in the community, for the benefit of themselves, their families, other people and other living beings and not for sale.
3. A business agent is any individual or entity, whether a legal entity and not a legal entity established and domiciled or conducting activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly by agreement for business activities in various fields of economy ,
4. Items are any object either tangible or intangible, whether movable or immovable, can be spent and can not be spent, which can to be traded, used, used or used by consumers.
5. Services are any services that form of work or achievement provided for the public to be used by consumers.
6. Consumer Dispute Settlement Board, hereinafter referred to BPSK, is the body responsible for handling and resolving disputes between businesses and consumers.
7. Governmental Consumer Protection Organization, hereinafter referred to LPKSM is a non-government institutions are registered and recognized by the Government which has activities addressing consumer protection.
8. National Consumer Protection Agency, hereinafter referred to BPKN is a body set up to assist the development of consumer protection.
9. Minister is the minister whose scope of duties and responsibilities include the field of trade.

Hopefully this app useful ...