Download UU DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA TERBARU APK latest version Free for Android
| Version | 1.0 |
| Update | 6 years ago |
| Size | 19.45 MB (20,397,760 bytes) |
| Developer | Kings Viral |
| Category | Apps, Books & Reference |
| Package Name | com.UndangundangDesa.BesertaTurunannnya |
| OS | 4.0.3 and up |
UU DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA TERBARU APPLICATION description
Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara efektif telah berjalan tiga tahun sejak 2015 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa diantaranya :
Pertama, kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal yang diatur dengan undang-undang dan dijabarkan dengan peraturan pemerintah. Kedua, sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (selfgoverning community), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya tebatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas wilayah administrasi Desa. ketiga, kewenangan Desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.Keempat, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat.
Dalam ebook ini selain UU Desa, juga Anda bisa mendapatkan Peraturan Menteri Desa PDTT ( Permendesa) No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 secara lengkap.
Semoga bermanfaat dan Salam Merdesa. Act 6 of 2014 on the village which has effectively been running for three years since 2015 gave authority to the village to organize, manage and be responsible for government affairs and public interests.
An important principle contained in the authority of the village include:
First, the authority of origin or local authority governed by the laws and regulations set out by the government. Second, as a consequence of the self-governing village as a community (community selfgoverning), village authority in the form set just enjoy unlimited on setting local interests and local people in the village administrative boundaries. The third, more care of the village authority, especially service-oriented and empowering masyarakat.Keempat, villagers can access government affairs under the authority of district / city to be used to meet the public interest.
In this ebook apart from the Village Act, also you can get PDTT Village Regulation (Permendesa) No. 19 Year 2017 on Use of Funds Priority Setting complete 2018 village.
Hopefully useful and Merdesa Salam.
Prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa diantaranya :
Pertama, kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal yang diatur dengan undang-undang dan dijabarkan dengan peraturan pemerintah. Kedua, sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (selfgoverning community), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya tebatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas wilayah administrasi Desa. ketiga, kewenangan Desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.Keempat, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat.
Dalam ebook ini selain UU Desa, juga Anda bisa mendapatkan Peraturan Menteri Desa PDTT ( Permendesa) No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 secara lengkap.
Semoga bermanfaat dan Salam Merdesa. Act 6 of 2014 on the village which has effectively been running for three years since 2015 gave authority to the village to organize, manage and be responsible for government affairs and public interests.
An important principle contained in the authority of the village include:
First, the authority of origin or local authority governed by the laws and regulations set out by the government. Second, as a consequence of the self-governing village as a community (community selfgoverning), village authority in the form set just enjoy unlimited on setting local interests and local people in the village administrative boundaries. The third, more care of the village authority, especially service-oriented and empowering masyarakat.Keempat, villagers can access government affairs under the authority of district / city to be used to meet the public interest.
In this ebook apart from the Village Act, also you can get PDTT Village Regulation (Permendesa) No. 19 Year 2017 on Use of Funds Priority Setting complete 2018 village.
Hopefully useful and Merdesa Salam.
↓ Read more
